Tuesday, July 17, 2012

[DIKBUD] Menyedihkan Kondisi Pendidikan di Serang

 


Disesalkan Kesewenang-wenangan SMA



Serang - Para orang tua murid menyesalkan keswenang-wenangan sekolah, terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam penerimaan siswa baru (PSB) dan daftar ulang siswa. Di antaranya, siswa tak akan dapat fasilitas pendidikan jika tak membayar sejumlah uang.
Dalam PSB, para orang tua murid disudutkan pada pilihan apakah anaknya didaftarkan ke sekolah dengan jujur, yaitu mengandalkan hasil tes masuk sekolah. Resikonya, anak kemubgkinan besar tidak akan diterima di sekolah tertentu, meski memiliki nilai ujian nasional yang tinggi.
Enci mengku sudah mengeluarkan uang Rp 10 juta sebagai uang titipan agar anaknya bisa masuk ke SMAN favorit di luar SMAN RSBI. "Yang penting anak saya bisa sekolah di SMA yang diinginkan," katanya. Uang itu bukan sebagai uang resmi. Sebab pungutan uang resmi dilakukan setelah anaknya bersekolah.
Orang tua murid lainnya mengaku mengeluarkan uang Rp 4 juta - Rp 6 juta agar anak-anaknya bisa sekolah yang bukan sekolah favorit. "Saya sudah habis Rp 5 juta. Tapi kata sekolah, itu bukan uang resmi. Pusing saya pak. Saya jual sepeda motor aja," kata orang tua murid yang tinggal di Ciwaru, Kota Serang.
Yang lebih tragis adalah murid yang diharuskan daftar ulang setelah dinyatakan naik kelas. SMAN 5 Kota Serang mengenakan pungutan Rp 1,92 juta. Pungutan itu hanya bokeh dicicil minimal Rp 1 juta ketika murid melakukan daftar ulang. Sisanya, Rp 923.000 harus dibayar sebulan setelah daftar ulang.
Banyak murid yang pulang sambil menangis ketika akan masuk sekolah karena disuruh pulang dan diancam tidak akan mendapatkan fasilitas pendidikan, di antaranya tidak mendapatakan bangku di kelas. Yang lebih menyedihkan, murid yang membawa uang Rp 500.000 juga ditolak oleh Kulsum, Kabag TU SMAN 5 Kota Serang dengan alasan sudah intruksi dari kepala sekolah bahwa yang diterima daftar ulang adalah murid yang membawa uang minimal Rp 1 juta.
Pak Coyo tampak marah-marah di SMAN 5 Kota Serang karena anaknya pulang sambik menangis. Uang Rp 500.000 untuk cicilan daftar ulang ke kelas IPA ditolak sekolah. "Ketika anak kami di kelas 1 dan 2, kami selalu bayar dan lunas, meskipun dicicil. Tapi sebelum setahun kami lunasi," kata Pak Coyo.
Yang membuat jengkel para orang tua murid, SMAN 5 Kota Serang tak pernah mengirimkan surat atau melakukan rapat dengan orang tua murid. Permintaan itu hanya disampaikan secara lisan kepada murid sambil diancam tak mendapatkan fasilitas pendidikan.
"Permintaan uang Rp 1,92 juta untuk daftar ulang juga tak ada suratnya, hanya disampaikan ke murid. Katanya itu merupakan hasil rapat komite tanggal 16 Juni 2011. Lah kapan itu, kami tak pernah diundang rapat dan merembukan masalah-masalah pendidikan di SMAN 5 Kota Serang," katanya.
Kepala SMAN 5 Kota Serang, Asep tak mau dikondirmasika hal ini dengan alasan sedang sibuk. (im)
sumber:  http://mediabanten.com/content/disesalkan-kesewenang-wenangan-sma


Kadis Pendidikan Banten: Daftar Ulang Tak Boleh Dikaitkan Pembayaran Uang

Serang – Hudaya Latucosina, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten menyatakan, tidak ada peraturan yang mengatur tentang daftar ulang bagi murid yang dinyatakan naik kelas, apalagi daftar ulang itu dikaitkan dengan keharusan membayar sejumlah uang dengan alasan  apa pun.
"Jelas tidak ada perundang-undangan atau peraturan yang mengatur soal daftar ulang. Hal itu hanya untuk kepentingan satuan pendidikan setempat. Tetapi menjadi salah jika daftar ulang itu diharuskan membayar sejumlah uang. Meskipun, uang itu dengan alasan biaya pendidikan, itu tidak dibenarkan," kata Hudaya Latucosina, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang dihubungi  MediaBanten.Com.
Pertanyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten itu berkaitan dengan sejumlah orang tua murid yang menyesalkan sikap sewenang-wenang dalam penerimaan siswa baru (PSB) dan daftar ulang bagi murid yang dinyatakan naik kelas. Selain diberatkan oleh berbagai pungutan, daftar ulang juga dikaitkan dengan pembayaran sejumlah uang. Di SMAN 5 Kota Serang, para murid yang daftar ulang wajib membayar Rp 1 juta dari Rp 1,92 juta. Banyak murid yang pulang ke rumah  karena hanya membawa uang Rp 500.000 dan ditolak oleh pengelola SMAN 5 Kota Serang (MediaBanten.Com 17/7/2012)
Dia membenarkan, Dinas Pendidikan Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan langsung berkaitan dengan pengaturan biaya satuan pendidikan. Kewenangan itu berada pada Bupati dan Walikota. Namun dia mengatakan, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan cara tersendiri agar satuan pendidikan tidak terlalu memberatkan orangtua, apalagi hanya persoalan daftar ulang.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menerbitkan Peraturan menteri No 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidik pada satuan pendidikan dasar (SD dan SMP). Sedangkan peraturan tentang pembiayaan pendidikan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dan Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 yang telah diubah dengan PP No 66 tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.
Dalam PP No 66 Tahun 2010 pasal 53 menyebutkan, satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan tanpa memandang latarbelakang agama, ras, etnis, gender, status social dan kemampuan ekonomi.  (im)
 
My Best Regards
 Iman Nur Rosyadi
Jalan Letu Sumadi No.9
Serang - Banten
Indonesia 42118

__._,_.___
Recent Activity:
Sekolah Bahasa Jepang Pandan College 021-2727-2511
.

__,_._,___

No comments: